JELAJAH QATAR

Home » Jelajah Negeri » 4 Point Penting “Qatar Cybercrime Law”

4 Point Penting “Qatar Cybercrime Law”


image

JelajahQatar.com | Seperti diberitakan oleh harian berbahasa arab “Al Raya” yang dikutip oleh Dohanews pada 16 September 2014, Pemerintah Qatar baru saja merilis Cybercrime Law. Berikut ini petikan 4 hal penting terkait dengan Undang-undang tersebut:

Create or manage a website to spread false news in order to jeopardize the safety of the state, its general order and its local or international peace (penalty: up to three years in prison and/or a maximum fine of QR500,000);

Membuat atau mengelola sebuah situs web untuk menyebarkan berita palsu yang membahayakan keamanan negara, ketertiban umum, dan perdamaian lokal maupun internasional (penalti: sampai tiga tahun penjara dan / atau denda maksimum 500,000 Qatar Riyal,

Spread, air or publish the false news with the same intentions (penalty: up to one year in prison and/or a maximum fine of QR250,000);

Menyebarkan, memberitakan atau mempublikasikan berita palsu dengan niat yang sama (penalti: sampai dengan satu tahun penjara dan / atau denda maksimum 250,000 Qatar Riyal,

Violate any social values or principles, or publish news, pictures, audio or video recordings related to the personal or family life of individuals – even if it is true (penalty: up to a year in prison and/or a maximum fine of QR100,000);

Melanggar nilai-nilai sosial atau prinsip-prinsip, atau mempublikasikan berita, gambar, audio atau video rekaman yang berkaitan dengan kehidupan pribadi atau keluarga individu – bahkan jika itu benar (penalti: sampai satu tahun di penjara dan / atau denda maksimum 100,000 Qatar Riyal,

Libel or slander another person online or by using IT equipment (penalty: up to a year in prison and/or a maximum fine of QR100,000).

Fitnah atau memfitnah orang lain secara online atau dengan menggunakan peralatan IT (penalti: sampai satu tahun penjara dan / atau denda maksimum 100,000 Qatar Riyal,

Along with creating the actual content, it’s also a crime under the new law to incite, aid and facilitate the publication of offensive material.

Seiring dengan menciptakan konten yang sebenarnya, itu juga kejahatan di bawah undang-undang baru untuk menghasut, bantuan dan memfasilitasi publikasi materi ofensif.

The law also requires telecommunications providers – which right now are Ooredoo and Vodafone – to comply with all prosecutorial requests for evidence.

Undang-undang juga mengharuskan penyelenggara telekomunikasi – yang sekarang adalah Ooredoo dan Vodafone – untuk memenuhi semua permintaan penuntutan sebagai bukti.

Service providers must also “block any websites or links when asked by judicial entities.They have to keep users information for a year and temporarily keep record of electronic information, traffic data or content information for 90 days that can be renewed at the request of the investigating entity.”

Penyedia layanan juga harus “memblokir setiap situs web atau link ketika ditanya oleh pihak pengadilan. Mereka harus menyimpan informasi pengguna selama satu tahun dan tetap menyimpan catatan informasi elektronik, lalu lintas data dan isi informasi selama 90 hari dan dapat diperbarui selama ada permintaan dari pihak investigator.

Undang-undang dibuat untuk mengatur agar pemerintahan sebuah negara berjalan lancar dan damai. Tetap bijak dalam berbagi informasi dengan senantiasa memperhatikan kaidah negeri dimana bumi dipijak.

Dukhan, 21 September 2014

Advertisements

Please Leave Your Comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: